KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Advertise Here

Rabu, 18 September 2019

Kompassindo

Penggunaan Vape di Depok Dilarang, Ini Penjelasan Kadinkes Kota Depok



DEPOK-KOMPASSINDO
Para pengguna Vape atau rokok elektrik khususnya Warga Depok akan ketar ketir, pasalnya Kepala Dinas kesehatan (Dinkes) kota Depok Novarita mengatakan bahwa rokok elektrik mengandung zat berbahaya. Sebab, dalam cairan rokok elektrik atau vape, mengandung zat propilen glikol atau gliserin, nitrosamin, nikotin dan penambah rasa.
“Pemkot Depok akan melarang penggunaannya dengan membentuk payung hukum yang tertuang dalam Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” kata Novarita, Selasa (17/09/2019).
Menurut Novarita, nitrosamin merupakan zat yang dapat menyebabkan kanker. Dengan demikian, rokok elektrik dan rokok konvensional sama-sama berbahaya.
“Jangan dibuat perbandingan antara rokok biasa dengan rokok elektrik. Keduanya sama-sama berbahaya, dan dapat memicu penyakit kanker,” tegasnya .
Dijelaskan Novarita, remaja atau generasi milenial menjadi sasaran dalam penjualan rokok elektrik. Oleh karena itu, lanjut dia, remaja di Kota Depok dihimbau memahami zat berbahaya dalam vape.
“Mereka ini masuk kategori perokok pemula. Akan kami sasar untuk sosialisasi di sekolah, kelurahan, dan kecamatan dengan menjelaskan bahayanya,” imbuhnya. (Radot. S)

Jumat, 13 September 2019

Kompassindo

Walikota Depok Lantik 118 ASN Tanpa Dihadiri Pradi Supriatna



DEPOK-KOMPASSINDO
Kamis (12/09) Walikota Depok, Mohammad Idris melantik 118 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Namun acara pelantikan ASN tersebut tidak dihadiri Pradi Supriatna, Wakil Walikota Depok.
Kontan saja, ketidakhadiran Pradi mengundang banyak tanya dari aktivis muda dan LSM di Kota Depok. “Itu bertanda bahwa hubungan harmonis antara Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota mulai tampak retak “ ungkap Kasno, Ketua LSM Kapok Depok.
Kasno menambahkan, bahwa paradigma atau fenomena politik di Indonesia hal tersebut sudah biasa terjadi. Dan memang jarang sekali pasangan Pilkada bisa berlanjut hingga dua periode. Kejadian proses pelantikan ANS Pemkot Depok yang hanya dilakukan Idris selaku Walikota Depok tanpa dihadiri Pradi Supriatna adalah hal yang biasa menjelang digelarnya Pilkada Depok.
“ Ya itulah fakta politik di Depok saat ini. Menurut saya wajar,wajar saja sebab nuansa atau aroma Pilkada Depok sudah mulai tercium sengit,” tandas Kasno.
Sementara itu usai melantik ASN Depok, Mohammad Idris berkata, “ Hari ini saya melantik Jabatan administrator dan fungsional di lingkungan Pemkot Depok, itu semua sudah lama direncanakan untuk mengisi jabatan yang kosong,” sambil didampingi Kepala BKPSDM, Supian Suri. (Radot. S)

Rabu, 11 September 2019

Kompassindo

Rompas : Dewan Pers Harus Hormati Putusan Banding



JAKARTA-KOMPASSINDO

 Menanggapi berita di berbagai media terkait pernyataan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia bahwa informasi yang beredar tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers adalah hoax, Kuasa Hukum Penggugat Dolfie Rompas meminta pihak Dewan Pers menghormati putusan banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Menurut Rompas, pihak Dewan Pers harus terbuka dan transparan dalam mengungkap apa isi putusan di tingkat PN Jakarta Pusat Nomor.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dibatalkan oleh majelis hakim di tingkat banding PT DKI Jakarta dengan nomor. 331/PDT/2019/PT.DKI.
Gugatan kami ditolak di tingkat pertama karena dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara adalah bahwa apabila peraturan hukum yang dimintakan untuk diuji tersebut kewenangan pembentukannya didasarkan pada suatu peraturan perundangan, dan letak hierarkinya berada di bawah undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Mahkamah Agung RI, dan bukan menjadi wewenang pengadilan negeri.
Selain itu, menurut Rompas, dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa peraturan yang dibuat oleh tergugat (Dewan Pers) kewenangannya adalah diberikan oleh Undang-Undang, yakni ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan pada pertimbangan lain, disebutkan pula, apabila peraturan tergugat (Dewan Pers) yang dimintakan pembatalan oleh para Penggugat dalam perkara a quo adalah Peraturan Tergugat Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), dan ternyata peraturan tersebut pembentukannya didasarkan atas peraturan perundangan Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, maka pemeriksaan pengujian tentang sah-tidaknya atas peraturan Dewan Pers, yang di dalamnya termasuk pengujian apakah tergugat dalam membuat peraturan tersebut melampaui batas kewenangannya atau tidak adalah menjadi wewenang Mahkamah Agung.
Atas pertimbangan di atas, hakim mengadili gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan atas dasar putusan itu, Rompas mengaku pihaknya berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI.
Namun ternyata syarat mengajukan gugatan pembatalan peraturan yang dikategorikan peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus masuk dalam lembaran negara dan lembaga yang membuat peraturan itu harus berlogo lambang garuda.
“Bagaimana kita bisa menggugat Dewan Pers sementara peraturan mereka tidak masuk dalam lembaran negara dan logo dewan pers bukan lambang garuda,” ungkap Rompas mempertanyakan. Untuk itulah, Rompas mengatakan, pihak penggugat memilih mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat ke PT DKI Jakarta dan hakim menerima permohonan banding penggugat.
Pada saat penggugat mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, Rompas menjelaskan, pihaknya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa peraturan Dewan Pers bukan merupakan perintah undang-undang karena tidak masuk pada lembaran negara.
Selain itu menurut Rompas, dalam eksepsi yang disampaikan tergugat (Dewan Pers) pada tingkat pertama, tergugat justeru mengakui sendiri bahwa kebijakan Uji Kompetensi Wartawan tidak mengikat dan wartawan yang belum mengikuti UKW tetap menjadi wartawan. “Tapi pada prakteknya semua wartawan diwajibkan harus ikut UKW dan kalau tidak ikut UKW maka akses meliput sering dibatasi dengan edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah daerah,” ujar Rompas.
Menutup pernyataan pers yang disampaikannya, Rompas meminta pihak Dewan Pers dapat menghormati keputusan banding PT DKI Jakarta yang sudah membatalkan putusan PN Jakata Pusat, sehingga peraturan Dewan Pers jangan lagi dikalim sebagai perintah Undang-Undang karena pertimbangan majelis hakim di tingkat PN tersebut sudah dibatalkan oleh majelis hakim di tingkat PT DKI Jakarta.   “Jadi tidak benar kami menebar hoax seperti yang dituduhkan, karena faktanya pertimbangan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers pembentukannya didasarkan atas peraturan perundangan sudah tidak bisa dijadikan acuan karena sudah dibatalkan oleh PT DKI Jakarta,” pungkasnya. Rompas juga menyarankan kepada insan pers agar tidak bingung dan terpengaruh dengan pernyataan Dewan Pers dan PWI atas putusan PT tersebut. ***