Disdukcapil Depok Kembangkan Depok Satu Data

Diskominfo Depok

DEPOK-KOMPASSINDO

Pengembangan jaringan aplikasi Sistem Informasi Layanan Online (SILO), yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil) Kota Depok, sangat efektif demi terwujudnya Depok Satu Data. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono, sangat mendukung pengembangan infrastruktur jaringan aplikasi Silo.

“Sebagai produsen data bisa bekerjasama dengan kita demi mewujudkan Depok Satu Data,” demikian ujar Sidik, usai menjadi narasumber di Forum Penyusunan Rencana Kerja Disdukcapil Kota Depok, di Hotel Savero Senin (17/02/2020).

Dirinya menjelaskan, begitu juga dengan pengembangan jaringan aplikasi Sistem Informasi Layanan Online (SILO), lanjut Sidik, telah membuat menu permohonan dokumen kependudukan kedepan akan terus dimutakhirkan dan ditingkatkan.

“SILO itu sendiri ada 20 menu pelayanan, seperti pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak akan kita masukan ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.

Meski demikian Sidik, menuturkan, saat ini aplikasi SILO belum termanfaatkan secara optimal di setiap kelurahan. Ke depan koordinasi akan lebih ditingkatkan agar pelayanan dokumen kependudukan semakin mudah.

“Harapan kami tentunya akan terciptanya satu data karena data adalah kekuatan. Semua perencanaan pembangunan bersumber dari data. Begitu juga dengan penggunaan aplikasi ini, agar SDM yang ada segera disiapkan,” tuturnya. (Radot. S)

Judi Togel Semakin Marak ,Kapolres Siantar Dinilai Abaikan Perintah Kapoldasu

SIANTAR- KOMPASSINDO - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Martuani Sormin telah perintahkan seluruh Kapolres/Kapolresta dan Kapolrestabes jajaran Polda Sumut, untuk menutup tempat Judi dan Toto Gelap (Togel).

“Iya, perintah untuk menutup judi dan togel,tinggal masalah waktu saja, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan,yang pasti akan kita tindak tegas,” kata Kapolda Sumut Kamis (6/02/2020) malam melalui telepon selulernya.

Disebutkan, perintah penutupan judi khususnya Togel baru sekarang ini dilaksanakan, dan Martuani memohon waktu karena setiap tindak pidana Judi dan Togel yang masih beroperasi akan ditindaknya secara tegas.

Saat ditanya, jika ada oknum aparat kepolisian yang memback up judi, khususnya judi jenis togel, Kapolda menjawab, akan diberikan tindakan tegas bahkan sanksi yang keras.

“Berikan petunjuk kepada saya, pasti akan saya tindak tegas dan akan saya berikan sanksi yang keras,selama saya masih diberikan kesempatan,” sebutnya.sumber Topnasional.com.

Sayangnya perintah Kapoldasu Irjen Martuani Sormin Siregar,tidak di amini oleh kepolisian Resort Siantar,diduga Bandar togel JS Group masi beroprasi disiantar,JS Group omsetnya perhari sangat besar.

Ada beberapa bandar yang bernaung pada JS,diantaranya, Ponco, Rudi, Putdin, Misyono, Yudha ,Bembeng,Robin, Sabar, Dedi, Dahlan, Samsul, serta Pardi,mereka beroprasi di wilayah siantar,namun sampai saat ini belum tersentuh aparat Satuan Reskrim Polresta Pematangsiantar,omset JS Group sangat besar,bisa 200 - 300 juta perhari,jika penegak hukum mau menangkap bandar tersebut pasti suda ketangkap,kita menduga Penegak hukum disiantar masi pilih2 menangkap bandar togel yang sudah meresahkan masyarakat,sebesar apapun keinginan Kapoldasu untuk memberantas judi bila anggotanya tak melaksanakanya dilapangan,tak akan terwujud keinginan Kapoldasu,saat ini di kepolisian saya lihat perintah pimpinan tak mutlak harus dilaksanakan oleh bawahanya,sehingga sering terjadi perbedaan pelaksanaan pada penegakan hukum,jelas Bem warga kota Siantar.

Sampai berita ini disampaikan pada redaksi,Kapolres Siantar AKBP Budi Pardamean belum mau memberikan tanggapan,SMS yang ditujukan padanya juga belum mendapakan balasan.(R.A.Tim). 

Pemprov Sumsel Anggarkan Dana Rp229 Miliar Untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Tak Mampu

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru 

Tak Main-Main Urusi Kesehatan Warganya

PALEMBANG, KOMPASSINDO - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dengan tegas menyatakan Pemprov Sumsel tetap menjamin sepenuhnya masyarakat Provinsi Sumsel yang  mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai data tahun sebelumnya, by name by adress.

“Sore hari ini mempertegas apa yang sudah menjadi komitmen Saya dengan Deputi BPJS Provinsi Sumsel, bahwa untuk masyarakat yang layak menerima bantuan PBI ini kita cover  full, kita (Pemprov Sumsel) tidak memperdulikan dia dari desa mana dari kecamatan apa yang terpenting dia adalah warga Sumsel,” tegasnya usai melangsungkan MoU antara Pemprov Sumsel dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel tentang Kepesertaan Program JKN, bertempat di Ruang Tamu Gubernur (13/2) Sore. 

Dikatakan Herman Deru untuk di tahun 2020, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana hampir Rp229 miliar Rupiah, untuk menjamin  454.310 jiwa.  Menurutnya, hal tersebut sebagai bukti Pemprov Sumsel tidak main-main untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

“ Tahun  ini saja Pemprov telah menyediakan  hampir 229 Miliar Rupiah, Jadi ini bukan sesuatu yang main-main,  tolong untuk warga yang mampu untuk tidak usah ikut PBI jadi kalau mampu membayar sendiri jangan ambil yang punya orang tidak mampu.  PBI ini adalah orang-orang dengan kategori tidak mampu dan datanya ada pada dinsos. Di Provinsi Sumsel lebih kurang 454.310 jiwa yang menjadi penerima bantuan iuran dari APBD provinsi," tuturnya.

Ia juga mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) agar penerima PBI tahun 2020 ini harus tepat sasaran pada orang yang sangat membutuhkan, oleh sebab itu kunci besarnya adalah  verifikasi validasi data, untuk itu akan segera di intruksikan ke Bupati/Walikota untuk memverifikasi dan memvalidasi data sasaran penerima bantuan iuran (PBI).

“Saya mengajak Deputi BPJS untuk menyamakan persepsi bagi penerima PBI jangan sampai terhambat, jadi sekarang ini kalau ada benturan dengan institusi lapor saya, biar saya yang jadi barrier. Karena kesuksesan kerja BPJS adalah kenyamanan buat masyarakat, Saya tidak mau lagi dengar ada PBI Mandek,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes menambahkan jaminan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan, dimanapun berada tanpa ada kendala finansial.Hal ini tentu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yg berkualitas dengan akses dan  dengan  prosedur yg mudah. Tuntutan masyarakat setelah memiliki jaminan kesehatan adalah kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, dimanapun berada, inilah yg dimaksud dengan Universal Health Coverage.Upaya lain yg sangat penting untuk mewujudkan seluruh masyarakat sehat, yaitu  kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup sehat.

Selain itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu dr. Elsa Novelia, MKM mengatakan sangat mengapresiasi  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan komitmen untuk tetap mendaftarkan masyarakat Sumatera Selatan ke dalam Program JKN-KIS di tahun 2020, “MOU hari ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumsel Babel Beng untuk mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh di Provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Elsa.  (fadel/rill)