Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Menetapkan Pembentukan Perda Th 2020

Depok-Kompassindo

Sidang Rapat Paripurna Penetapan Pembentukan Perda Th 2020 dan Halal bi Halal berlangsung di Gedung DPRD setempat berlangsung, pada Rabu 12 Juni 2019.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Pemkot Depok yang mendapatkan predikat delapan kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Ini suatu prestasi yang patut disyukuri dan diapresiasi selamat untuk Bapak Walikota dan Wakil Walikota serta seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Depok serta seluruh lapisan masyarakat semoga semakin unggul nyaman dan religius,” ujarnya,Kamis (13/06/2019)

Dikatakan, berdasarkan pasal 74 huruf d, tentang tata tertib DPRD kota Depok bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPBD) mempunyai tugas memproduksikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan tersebut badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD kota Depok dan pemerintah kota Depok telah melaksanakan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2020 tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2019. Ketua DPRD Depok juga mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah taqobalallahu Minna wa Minkum Mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Sementara itu Farida Rahmayanti juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok, mengatakan bahwa penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2020, menyepakati 10 Rancangan peraturan daerah Kota Depok dan masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2020.

“Di antara Raperda tersebut adalah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Rukun Warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Farida menambahkan, Raperda ke empat adalah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan dan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan alasan yang diusulkan Pertama adanya potensi permintaan akan memberikan yang berkualitas dari masyarakat umum di luar kelompok pembudidaya ikan serta makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan jasa kesehatan hewan khususnya hewan kesayangan di pusat kesehatan hewan, hal tersebut merupakan potensi peningkatan Pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi pelayanan yang kedua alasannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Kemudian, pendidikan dan pelayanan di bidang kesehatan hewan yang kedua didalam memberikan gambaran mengenai beberapa hal berikut potensi pendapatan yang akan diperoleh hewan yang akan dijaga kesehatannya dan lokasi tempat yang akan dijadikan tempat pusat kesehatan hewan, kedua manfaat yang diberikan kepada pengusaha yang dipungut retribusi penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan, yang ketiga nilai religius yang diterapkan di daerah lain sebagai pembanding nilai revisi yang akan diterapkan di kota Depok Rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Menurut Farida, kegagalan pasar yang dikelola Pemerintah Kota Depok yaitu pasar pasar tematik. DPRD Kota Depok memberikan masukan terhadap Raperda terkait pengelolaan pasar rakyat sangat diperlukan adanya koordinasi dengan dinas terkait.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriyatna dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan produk hukum daerah serta penyusunan program program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas.

“Pembentukan Rancangan Perda tempat dalam pesan setiap tahun sebelumnya penetapan Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah, “katanya.

Dikatakan Pradi Supriatna, bahwa pembentukan Perda dan yang menanganinya adalah Bidang Hukum, pemerintahan daerah yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah Perda ditetapkan sebagai hukum tertinggi di daerah, maka seharusnya Tata Negara aturan akan membuka luas ruang pemerintah. Pemkot sangat terbuka dalam menerima saran dan masukan baik dari anggota DPRD, Akademisi maupun masyarakat sebagai penyempurnaan atas penyusunan keseluruhan peraturan daerah yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2020. Saya sampaikan Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,” pungkasnya. (RS)

Pasar Kaget GDC Di Tutup Satpol PP

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Depok, R Agus Muhammad.

Depok-Kompassindo

Pasar kaget yang dilaksanakan setiap hari Minggu di kawasan Grand Depok City, Kota Kembang, resmi ditiadakan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Depok, R Agus Muhammad.

“Sudah nggak ada lagi aktivitas pasar kaget di GDC. Kami sudah sosialisasi kepada pedagang sebelum hari Raya Lebaran,” ujarnya kemarin.

Dia menegaskan jika berjualan di kompleks perumahan GDC melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. “Ya itu jelas melanggar aturan, makanya kami imbau agar pedagang tidak menggelar dagangannya di GDC,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Linda Ratna Nurdiany membenarkan aktivitas kegiatan pasar kaget di GDC sudah tidak diperbolehkan. “Mulai pekan lalu kami rutin melaksanakan patroli untuk menghalau PKL yang akan menggelar dagangannya di hari Minggu,” terangnya.

Dikatakannya, meski patroli kerap dilakukan, namun ada saja pedagang yang nakal menggelar dagangannya kembali.

Dalam menertibkan pedagang, pihaknya dibantu petugas Dinas Perhubungan (Dishub), Kodim, Polres, Polsek, Garnisun dan lain-lain.

“Pedagang tidak boleh berjualan karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Lapak kios dan tenda yang berada di Jembatan GDC, depan Waterboom Aladin, sekitar perkantoran GDC sampai ke Sektor Melati di ujung GDC kami halau agar tidak berjualan,” paparnya.

Tak hanya itu, setelah melakukan penertiban, pihaknya juga memasang spanduk pemberitahuan larangan tidak boleh ada kegiatan jual beli.

“Alhamdulillah sudah tidak ada kegiatan jual beli. Kami harap pedagang mau mengerti dan patuh terhadap peraturan,” tutupnya. (RS)

Pemkot Depok Kembali Raih WTP

Pemkot Depok Kembali Raih WTP Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Depok-Kompassindo

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kali secara berturut-turut. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat tersebut tak lain berkat kesuksesan Pemkot Depok dalam pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel.

Seketaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono mengatakan, BPK telah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD). Hal tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.

Menurutnya, semua hasil yang didapat, merupakan kerja keras dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kota Depok. Terlebih, kerja keras Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Inspektorat dan PD lainnya.

“Semoga ke depan Depok semakin baik, perlu upaya terus menerus meningkatkan kinerja keuangan, agar pelayanan publik semakin baik, tentunya berkat kerjasama Walikota, Wakil Walikota dengan perangkat daerah di bawahnya, dibawah pengawalan Inspektorat,” kata Hardiono di Balai Kota, Rabu (28/06/2019).

Ditempat terpisah, Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, pihaknya selaku koordinator terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan yang diberikan PD. Mengingat, ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan menjadi penilaian utama.

Karena itu, kata dia, jika terdapat ketidaksesuaian, pihaknya minta PD untuk segera melakukan perbaikan. Sebab, banyak faktor yang dinilai, salah satunya ketepatan penyampaian laporan. “Mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan, karena setiap tahunnya pemeriksaan akan lebih mendalam,” kata Nina Suzana.

Untuk diketahui, prestasi Kota Depok mendapatkan Opini WTP ke-8 kali merupakan capaian tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Jabar seperti, Kota Cimahi (6 kali), Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi (4 kali), serta Kota Tasikmalaya (3 kali).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh BPK Provinsi Jabar di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch Toha, Bandung, Selasa (28/05/2019). (RS)