KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Halaman

Advertise Here

Senin, 18 Maret 2019

Saneman Simanjuntak

Dewa Resmikan Musholla Al-Hijrah BKPSDM Palembang




Palembang, Kompassindo - Guna mempermudah stafnya yang beragama islam untuk beribadah, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Drs Ratu Dewa M.Si meresmikan Musholla AL-Hijrah di Halaman Kantor BKPSDM Kota Palembang, Selasa (19/3/2019).



Ratu Dewa mengatakan, dengan diresmikannya Mushollah Al-Hijrah di lingkungan kantor BKPSDM ini dapat mempermudah staf dan karyawannya dalam menjalankan ibadahnya. “Ini juga merupakan terobosan untuk mempermudah beribadah,” tuturnya.



Untuk itu, lanjut dia, dirinya menekankan agar tidak ada lagi alasan bagi staf dan karyawannya khususnya yang beragama islam untuk menunda beribadah. “Jadi tidak ada alasan tidak beribadah karena pekerjaan atau tempat ibadah yang jauh,” tegasnya.



Dengan adanya musholla ini, Ratu Dewa berharap musholla ini dapat menjadi bekal dunia dan akhirat bagi yang beribadah. “Semoga dengan makin dekatnya tempat ibadah bagi umat muslim ini, menambah semangat para staf dan karyawan untuk beribadah tanpa takut meninggalkan pekerjaannya,” tandasnya. (fadel/rill)



Saneman Simanjuntak

PT Peduli Bangsa Sengsarakan Warga



Simalungun- Kompassindo
Wakil ketua komisi B-DPRD Provinsi Sumatera Utara H Ir Iskandar Sinaga bersama ketua PLT  Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung tinjau langsung hasil kerja proyek unit pelayanan teknik sumber daya air (UPT SDA) Provinsi Sumatera Utara yang terbengkalai.
Proyek yang di kerjakan oleh PT Peduli Bangsa,sudah merugikan masyarakat Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.
Senin 18/03/2019 DPRD Provinsi Sumatera Utara,meninjau langsung pengerjaan proyek bendungan atau terjunan di Huta I dan IV yang saat ini meninggalkan luka buat masyarakat,serta menimbulkan kerugian secara ekonomi,sebab pihak pelaksana sampai saat ini belum melanjutkan penimbunan tanah masyarakat yang digali saat proyek tersebut dikerjakan.
Amatan reporter  dilapangan,masyarakat yang di dampingi Pangulu Nagori Bahal Batu Azis Supriadi ST dan Sekcam L Silalahi,menyampaikan keluhan dan kerugian yang di alami mereka,menurut Sunarto,"sebenernya kami warga hanya meminta agar tanah milik kami yang di buat jadi lintasan pengalihan air,segera ditimbun kembali seperti sedia kala, hanya itu permintaan kami,namun sampai saat ini pihak pemborong belum rampung di mengerjakan tumbuhan tersebut,kami lihat pihak pemborong melakukan Pembodohan terhadap warga,ucap Sunarto dengan kesal.
Pernyataan yang sama juga di sampaikan Drs KM Purba,"sampai saat ini pihak pelaksana atau UPT SDA sendiri tidak menghiraukan, sepertinya lepas tangan saja,padahal sebelum di lakukan pengerjaan, pihak pelaksana UPT SDA dan masyarakat membuat MoU secara tertulis,pada MoU tersebut dijelaskan bahwa pihak pelaksana bertanggung jawab penuh,setelah pengerjaan selesai pihak pelaksana segera melakukan penimbunan kembali,terangnya.
Atas keluhan masyarakat secara langsung, wakil ketua DPRD komisi B, Provinsi Sumatera Utara H, Ir Iskandar Sinaga,sangat simpatik dan merasa sedih dengan yang di alami warga Bahal Batu,"persoalan seperti ini harus segera kita sikapi bersama, karena kita mau suatu daerah yang di bangun, masyarakatnya jangan di rugikan,"saya secepatnya mempertanyakan pada dinas yang terkait." apa yang menjadi penyebab persolan ini bisa terjadi,kita akan segera membahasnya di komisi B,untuk di tindak lanjuti,akan kita panggil semua pihak yang terkait dalam proyek ini,agar tidak timbul konflik sosial di masyarakat, ujarnya Iskandar.
Ketua PLT Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang ikut hadir,di hadapan para masyarakat mengatakan,"dalam waktu dekat saya akan perintahkan ketua Fraksi untuk menindak lanjuti persoalan ini,dan segera kita undang pihak yang terkait untuk bisa duduk bareng menyelesaikan persoalan yang sudah merugikan warga,persoalan ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi ke ranah hukum,apabila pihak yang terkait tidak segera mungkin menyelesaikannya,ucapnya,(R.A).


Saneman Simanjuntak

Gugatan Perkara APKOMINDO Muncul Lagi di Pengadilan.


Jakarta - Kompassindo
Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketum Apkomindo terus menerus didera permasalahan hukum, bahkan sejak dia menjabat sebagai Ketum Apkomindo di awal tahun 2015 hingga saat ini di tahun 2019, namun faktanya dia dapat terus mengatasinya dengan baik, bahkan saat ini bersama dengan beberapa koleganya telah mendirikan kantor pengacara dengan nama Mustika Raja Law Office untuk membantu mengatasi permasalahan hukum dirinya, sekaligus untuk membantu teman-teman yang membutuhkan.

Sebab faktanya setelah melalu proses panjang dengan perkara 5 (lima) laporan polisi yaitu (1)  satu di Polres JakPus, (3) tiga di Bareskrim Polri dan (1) di Polres Bantul,  dimana seluruh laporan polisi tersebut diduga merupakan rekayasa hukum dan dibuat-buat, sehingga meskipun Hoky  sempat ditahan selama 43 (empat puluh tiga) hari dari 24 November 2016  hingga  05 Januari 2017 di Rutan Bantul, dengan cara sewenang-wenang oleh para oknum penegak hukum yang memproses  LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh Sdr Agus Setiawan Lie atas kuasa Sdr Sonny Franslay, faktanya Hoky divonis Bebas oleh PN Bantul pada tanggal 25 September 2017 dan Kasasi JPU Ansyori, SH (Jaksa Utama Pratama) dari Kejagung RI dengan tuntutan 6 tahun penjara serta denda 4 Miliar subsider 6 bulan penjara telah di TOLAK oleh MA pada tanggal 18 Desember 2018 yang lalu.

Selain dari itu masih ada dugaan rekayasa laporan polisi oleh Sdr Faaz Ismail di Polres Bantul dengan LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal  24 Mei 2017, dengan laporan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dan setelah lebih dari satu tahun, tiba-tiba pada tanggal 27 Oktober 2018 Hoky ditetapkan lagi sebagai Tersangka Pasal 351 KUHP, padahal tidak ada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehingga Hoky melakukan Praperadilan terhadap Polres Bantul dengan perkara nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Btl. 

Bukan hanya 5 (lima) laporan polisi saja yang harus dihadapai oleh Hoky, sebab sampai dengan saat ini telah ada total 12 (dua belas) Perkara Pengadilan berkaitan dengan Apkomindo, dimana telah 11 (sebelas) Perkara yang diatasinya antara lain; 1 (satu) di PN JakTim,  1 (satu) di PT DKI Jakarta, 1 (satu) di PTUN, 1 (satu) di PT TUN, 3 (tiga) di PN Bantul,  1 (satu) di PN JakPus  dan  3 (tiga) di MA. sehingga meskipun ada gugatan baru lagi dengan perkara nomor 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL di PN JakSel,  Hoky menyatakan yakin akan dapat mengatasinya dengan baik.

Bahwa untuk mengetahui gugatan terbaru tersebut dapat dengan mudah melihat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/ , disitu tertera dengan sangat jelas yang mengajukan gugatannya adalah Rudy Dermawan Muladi dan Faaz Ismail, mereka mengklaim dirinya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO Masa Bakti 2015-2020 serta menggunakan jasa pengacara sangat terkenal yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. 

Dimana pada poin ke 7 (tujuh) dalam isi Petitumnya memohon kepada majelis hakim untuk: “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).”

Sedangkan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI  dalam perkara tersebut yaitu; Soegiharto Santoso, Muzakkir, Go Andri Sugondo, Agustinus Sutandar, Gomulia Oscar, dan Suwato Kumala, kemudian para pihak Turut Tergugatnya adalah; Felix Lukas Lukmana, H. Hendra Widya, SE, MM, MBA, Nurul Larasati, SH, Erlien Wulandari, SH, dan Dini Lastari Siburian, SH .

Saat Hoky ditanya oleh awak media tentang apa langkah-langkah yang akan dilakukan  untuk menghadapi berbagai upaya  permasalahan hukum baik perdata maupun pidana tersebut, Hoky menyatakan;  “iya kita harus hadapi dan persiapkan bukti-bukti serta menghadirkan saksi-saksi fakta dalam persidangan nanti, yakinlah Majelis Hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya, karena faktanya mereka justru diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, nanti mereka juga akan menerima akibat atas perbuatan mereka sendiri, sebab apa yang mereka taburkan, maka mereka pula yang akan menuainya.” pungkas Hoky.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ratmoho, SH, MH, anggota I Sudjarwanto, SH, MH dan anggota II Haruno Patriadi, SH, MH dengan Panitera Pengganti Muhammad Yusuf Shalahuddin ST, SH, MH akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019  mendatang dengan agenda pengajuan bukti-bukti tambahan dari Tergugat. (Red)