BPJS Gelontorkan 11 Triliun Untuk Bayar Hutang Rumah Sakit

Palembang, Kompassindo - BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Di luar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

"Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu. Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan," kata Kepala Cabang Palembang BPJS Kesehatan Andi Ashar, Selasa (16/04). 

Menurut Andi, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

"Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang, sehingga masing-masing kantor cabang bisa memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"tegas Andi.

Andi mengatakan, dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Andi juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS. 

"Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman," ucap Andi.

Andi juga menginformasikan bahwa Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama. Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik. 

"Ke depannya, Insya Allah pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS ini dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kami berterima kasih kepada penyedia layanan (provider) sekaligus mohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini," imbuh Andi.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Palembang terdapat 427 FKTP dan  57 FKRTL yang telah dibayarkan dana non kapitasi, tagihan klaimnya serta pembayaran pajak DJS oleh BPJS Kesehatan setempat. Adapun total pembayaran yang dilakukan KC PALEMBANG adalah sebesar Rp 266.956.816.805,- pada tanggal 02-16 April 2019.   (fadel)

Prof.Jimly Asshidiquue. SH. M.H. Harapkan Mahasiswa Universitas Esa Unggul Tidak Golput

JAKARTA-Kompassindo

 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.mengelar seminar  dengan tema "Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilihan Umum dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia," dihadiri para dosen dan  puluhan mahasiswa bertempat di Lantai 8 Gedung Utama Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. Sabtu (13/4/19). Dalam Seminar Fakultas Hukum tersebut di moderatori langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Dr.Wasis Susetio  SH, M.H dengan menghadirkan narasumber   Pakar Hukum Tata Negara, Prof.Jimly Asshidique SH, M.H dan Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Kepala Staff Presiden, Ifdhal Kasim S.H, I.I.M

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Dr.Wasis Susetio  SH, M.H bahwa kegiatan seminar fakultas hukum bertujuan dalam rangka untuk menambah dan mempertajam ilmu pengetahuan dan kesadaran  politik mahasiswa dilingkungan kampus  civitas akademika Universitas Esa Unggul tentang hak konstitusional warga negara pada pemilu dalam sudut pandang hak asasi manusia, yang sekarang ini sangat dibutuhkan peranan mahasiswa sebagai generasi muda milenial dalam membentuk karakter politik bangsa dan negara Indonesia kedepannya.

"Kami tentunya sudah lama melakukan kesadaran politik mahasiswa dilingkungan kampus Universitas Esa Unggul dengan berbagai agenda kegiatan seminar dan dialog serta interaksi melalui media sosial " ungkapnya


Kemudian dalam kesempatan itu Prof.Jimly Asshidique SH, M.H memaparkan terkait persoalan Golput yang masih ada dalam setiap pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia walaupun hasil survei Golput angka grafiknya masih kecil. Oleh karenanya kita harapkan warga dimana saja berada pergunakanlah sebaik-baiknya hak untuk memilih jangan disia-siakan karena kesempatan kita hanya 5 tahun sekali saja


Lanjutnya memang untuk pemilihan umum serentak  pada  tanggal 17 April 2019 yang hanya beberapa hari lagi dilaksanakan, ada 5 kertas surat suara diharapkan mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia jangan Golput gunakanlah hak pilihnya kesempatan hanya 5 tahun sekali ini. 

"Kalau misalkan ada 1 surat suara tidak kamu suka, ya kan  dipilih masih ada 4 surat suara lagi  masa lima-lima nya tidak dipilih. Jadi saya himbau gunakan hak pilihnya usahakan untuk menuju ke TPS,"ucap Prof Jimly yang juga calon anggota DPD DKI Jakarta

Menurut Prof Jimly bahwa pemilihan umun pada tahun 2019 ini sangat bersejarah karena baru  pertama kalinya Pemilu serentak dilaksanakan yang merupakan momentum untuk proses pendewasaan politik demokrasi bagi para mahasiswa sebagai generasi muda milineal bangsa Indonesia di masa depan

Lanjutnya Prof Jimly dihaapkan  mahasiswa harus aktif menjadi bagian sejarah dalam pengaruh politik yang santun dan bermartabat,  karena sudah berlangsung selama 5 tahun pengarus ketegangan dan pembelahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini akibat perbedaan  aspirasi jatuh pilihan politiknya masing-masing terjadi.ketegangan.

Maka Pengaruh mahasiswa dalam politik demokrasi kedepan sangat dibutuhkan, oleh karena itu tidak boleh salah pilih gunakan aspirasi sebagai mahasiswa generasi muda milenial  untuk benar-benar menjatuhkan pilihan terutama presidennya, kalau yang lain bolehlah golput misalnya DPRD, tapi DPD jangan dong penting juga DPD. 

Jadi sebagai mahasiswa harus ikut partisipasi dan pergunakan hak pilih sebaik-baiknya ini momentum yang sangat krusial. Kalau misalnya golput terlalu banyak itu artinya akan menciptakan ketidakpercayaan yang luas, bukan hanya kepada paslon yang ada tetapi sistim yang sudah kita sepakat ini seolah-olah tidak dipercaya.

"Himbauan saya kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat di Indonesia yang punya hak pilih manfaatkanlah hak pilihnya itu dengan sebaik-baiknya, bahkan jika sesuai aspirasi harus diperjuangkan,"ujarnya  

Sementara itu saat disinggung terkait penyelenggaraan Debat Capres dan masa kampanye pada Pemilu serentak tahun 2019 ini, Prof Jimly mengatakan bahwa seharusnya debat capres terakhir itu tidak diperlukan lagi, sebab dari Debat Capres yang keempat saja masyarakat di seluruh Indonesia tentunya sudah mempunyai sikap, namun harus kita hargai upaya dan sudah merupakan aturan penyelenggara pemilu serentak ini.Sedangkan masa Kampanye yang terlalu panjang ini masih banyak dikeluhkan oleh sebagain masyarakat Indonesia,

" Saya rasa kedepannya diharapkan aturan penyelenggaraan pemilu serentak ini perlu di evaluasi dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. ( Alam )

Pemerintah Palembang Siap Alokasikan 5% APBD untuk Kelurahan

Palembang, Kompassindo - Pemerintah Kota Palembang sedang mempersiapkan solusi untuk mengalokasikan 5% APBD Kota Palembang Tahun 2019 untuk kelurahan. Pengalokasian 5% APBD untuk kelurahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi saat memimpin Rapat Koordinasi Penganggaran Dana Kelurahan menegaskan, agar seluruh pihak dapat segera menyelesaikan penganggaran ini dengan menyesuaikan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang memiliki alokasi anggaran untuk kelurahan. 

"Harus ada batasan yang jelas untuk segera menyesuaikan penganggaran ini termasuk petunjuk teknis serta kesiapan regulasi di tingkat kota. Juga harus dipersiapkan sumberdaya di tingkat Kelurahan untuk pengelolaannya," ujarnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan APBD Kota Palembang, maka sebesar Rp 210.105.276.158 harus dialokasikan pada Tahun 2019 untuk 107 kelurahan.  Ini berarti tiap kelurahan di Palembang akan dialokasikan Rp 1.963.600.712. Jumlah alokasi anggaran tersebut belum termasuk dana insentif RT RW. 

Pemerintah pusat sudah mempersiapkan sejumlah sanksi bila konsekuensi penganggaran 5 persen APBD untuk kelurahan tidak dilaksanakan. Beberapa sanksi tersebut antara lain penundaan Dana Alokasi Umum  serta pemotongan DED. Kementerian Keuangan mematok target paling lambat di Bulan Mei, 50 persen dana sudah dapat dicairkan.  (fadel)