Halaman

Selasa, 08 Januari 2019

admin05

Laporan Keuangan Pemkab Simalungun 2017 Ada Kejanggalan,Diduga Terindikasi Korupsi


SIMALUNGUN KOMPASSINDO -Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni  menjelaskan kondisi keuangan Kabupaten Simalungun yang terjadi pada tahun 2017,laporan keuangan Pemkab Simalungun mendapatkan desclaimer atau tidak diberikan pendapat karena banyak permasalahan,di antaranya defisit yang besar sekali, Pendapatannya di PABD itu ada yang dianggarkan sampai Rp 200 M, tapi sampai 31 Desember 2017 (nol),namun belanjanya itu direalisasikan, jadi besar pasak daripada tiang,” Pendapatannya 100 belanjanya 150, ujar Ambar saat melakukan konferesi pers di kantor BPK Jalan Imam Bonjol, Rabu (21/11/2018).
Menambahkan, kondisi itu menyebabkan Pemkab Siamalungun utang kepada pihak ketiga atau rekanan,kondisi utang pun meliputi dana khusus yang seharusnya dialokasikan khusus ini malah digunakan untuk membayar utang,tidak hanya disitu rapel gaji pun digunakan untuk melunasi utang kepada pihak ketiga, beberapa belanja pun tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.
“Saya  tidak pegang data saat ini, tapi kebetulan hafal karena memang masalah defisit di Simalungun sangat besar,Nah di tahun 2018 ini, kami sudah mengundang Pemda-Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD. Simalungun yang terlambat menyampaikan perubahan APBD ya kami undang juga,tadinya pendapatan itu 200 M saja tidak terealisir, malah di tahun 2018 dianggarkan 400,Kami minta supaya belanjanya diperketat, karena pendapatan itu tidak mungkin terealisir,”upaya untuk mengetatkan belanja tersebut berakibat pemecatan terhadap 2 ribu pegawai honorernya,mungkin sebelumnya kebanyakan dan tidak berdasarkan analisis beban kerja,
“Sekarang kan harus mengetatkan ikat pinggang, pendapatannya tidak terealisir maka belanjanya diketatkan,”semua jenis belanja berpotensi korupsi,sepajang bukti pendukungnya tidak riil dan sah jelas Ambar.
Diketahui sesui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan kejanggalan berpontensi korupsi pada laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun 2017,dalam LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun anggaran 2017 nomor : 45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2018, tanggal 18 Mei 2018 banyak ditemukan kekurangan volume pada 7 paket pekerjaan pada dinas BPBD sebesar Rp. 674.282.344 juta,kerugian potensi daerah pada saat pembayaran kepada ketiga rekanan pada dinas PUPR sebesar Rp. 1.648.860.918 terdiri atas : PT. RAM sebesar Rp. 205.116.062, PT. HMK sebesar Rp. 491.785.877, PT. SAMK sebesar Rp. 951.958.977,dan yang sangat menarik kelebihan bayar kepada 33 rekanan dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp. 3.650.759.586, Dinas PUPR sebesar Rp. 2.824.834.044 dengan rincian PT. BMP sebesar Rp. 232.481.249, PT. PM sebesar Rp. 134.300.094 dan rekanan lain nya,(RA).

Subscribe to this Blog via Email :