Palembang,
Kompassindo - Dialog Nasional
yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 Dialog Pengentasan Kemisikinan
Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel digelar di Griya Agung, Senin
(4/2/2019). Untuk menghindari penyelewengan dana desa, Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membentuk
satgas, dan masyarakat bisa menghubungi call center 1500040.
Direktur Pengolahan
dan Penyediaan Informasi Kominfo Siti Meiningsih mengatakan, bersandar
pada data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi (6,14%) dan berada di atas rerata nasional (5,17%)
(BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan
berkembang cukup baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang
semakin pesat karena diadakannya berbagai event internasional termasuk Asian
Games 2018. Berbagai program & bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan
oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu lndonesia Pintar (KIP), serta Dana
Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017
hingga tahun 2019 (Kemendes).
"Dana Desa adalah
salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang
dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan
desa tertinggal dan tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada
tahun 2018 (BPS, 2018)," ujarnya.
Siti
menjelaskan, hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan
jembatan desa untuk membuka ketensolaslan, membangun embung, irigasi, serta
pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produkliwtas masyarakat desa, serta
drainase, saluran air bersih, Polindes, dan MCK untuk memngkatkan kualitas
hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping
desa.
Kendati
demikian, lanjut Siti, harus diakui, bahwa berbagai program yang dilakukan
dan indkator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan
masalah pe 1: di Samsel, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi khususnya
di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel pun walaupun mengalami penurunan
tetapi masih belum signifikan.
"Publik perlu
mengetahui sejauh mana program Dana Desa mampu mengangkat problem kemiskinan di
desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana pemerintah pusat. daerah
dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan masyarakat desa dari
kemanusiaan," bebernya.
Siti
menerangkan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan
mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi Dana Desa tahap m baru tersalur pada
empat kabupaten/kota di provinsi itu. Keempat kabupaten yang telah mendapat
kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kota
Prabumulih. Masih kecilnya kucuran di tahap lII ini karena sebagian besar desa
belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana di tahap II
lalu.
Sementara itu,
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya melihat
pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejehtarakan masyarakat desa
dengan menyalurkan dana desa awalnya Rp 20,67 triliun, dan Dana 82,72 persen
yang terserap. Namun komitmen presiden tidak berkurang, bahkan
Pemerintah terus menaikkan dana desa.
"Dana desa ini
untuk membangunan desaJumlah 74.957 desa di indonesia. Dana desa
dikucurkan, karena lemahnya infrastrktur di pedesaan.
Lemahnya sarana sosial dasar, sehingga untuk pemberdayaan
masyarakat desa.
Anwar
menjelaskan, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang
perubahan atas permendesa no 22 Tahun 2016. Perubahan ini menekankan pada
penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yakni :
(1) Prioritas
Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidangPembangunan Desa dan Pemberdayaan MasyarakatDesa.
(2) Priroritas
penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan yang bersifat lintas bidang.
(3) Program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa
atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan
sarana olahraga Desa.
(4) Prioritas
penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada
masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses
masyarakat Desa.
Berdasarkan Permendes
no 4 Tahun 2017 Bumdes menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa.
Sampai saat ini,
lanjut Anwar, dana desa telah membangun sekitar 191 ribu kilometer jalan
desa. Ini bukti konkrit aktivitas ekonomi di desa. Selain itu, selama 4
tahun dana desa telah membangun 8983 unit pasar desa. Kemudian, dibangun
24.820 posyandu untuk mengurangi gizi buruk. Terkait MCK, pelayanan
sosial dasar kurang perhatian tapi sangat penting. Berbagai penyakit
masyarakat, buruknya fungsi MCK. Dengan adanya dana desa dibangun
242.587 unit MCK.
"Jika desa
dibangun, kesempatan orang di desa bekerja lebih lama, arus
urbanisasi bisa diturunkan. Kedepan dari dana desa, didorong untuk
BAdan Usaha Desa (Bumdes) .Tenaga kerja yang terserap hampir 1 juta,"
urainya.
"Ada bumdes
memenfaatkan dana desa, dalam 3 bulan omset 500 juta rupiah. Bahkan
ada Bumdes yang meraih omset duatad Rp 1 mikiar. Ini untuk menjadikan
desa mandiri. Selama 4 tahun perjalnana dana desa, ini meningkatkan
kreativitas desa. Kategori desa ada tiga yakni desa tertinggal,
berkembang dan mandiri. Dengan adanya dana desa, terdapat 6880 desa
teringgal menjadi desa berkembang," papanya.
"Kita ada Satgas
dana desa, kalau ada penyelewengan. Hubungi nomor 1500040 informasikan
penyelewenangan dana desa," tambahnya.
Sementara itu,
Rektor Unsri Anis Saggaf mengatakan, dengan adanya dana desa, masalah
desa seperti sarana dan prasaran, iptek dan lainnya ini sudah mulai
terurai.
Pembedayaan
masyarakat, perlu kebijakan yang berpihak ke masyarakat.
Wagub Sumsel Mawardi
Yahya mengatakan, kemiskinan di Sumsel masih 12,8 persen. Padahal ada
dana desa.
"Dalam
pengelolaan dana desa adalah padat karya diutamakan. Kami sudah berkomitmen
mengurangi kemisikinan satu digit atau sekitar 3 persen. Menurunkan kemiskinan
itu tidak gampang," ucapnya.
Menurutnya, di
sumsel yang menikmati ekonomi itu golongan menengah keatas.
"Setelah
dievalusi daerah pertanian itu lebih baik perekonomiannya. Namun daerah
yang banyak migas justru miskin. Pimpinan HDMY, kami mengurangi internasional.
Anggaran 2019 kami arahkan ke infrastktur ke desa desa. 2019 dana infrastktur
hampir Rp 1,5 triliun. Bahkan, kita akan bantu kabupaten dan kota dengan
total anggaran Rp 500 miliar untuk infrastkruktur," pungkasnya. (fadel)
