Simalungun- Kompassindo
Wakil ketua komisi B-DPRD Provinsi Sumatera Utara H Ir Iskandar
Sinaga bersama ketua PLT Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung tinjau
langsung hasil kerja proyek unit pelayanan teknik sumber daya air (UPT SDA)
Provinsi Sumatera Utara yang terbengkalai.
Proyek yang di kerjakan oleh PT Peduli Bangsa,sudah merugikan masyarakat Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.
Proyek yang di kerjakan oleh PT Peduli Bangsa,sudah merugikan masyarakat Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.
Senin
18/03/2019 DPRD Provinsi Sumatera Utara,meninjau langsung pengerjaan proyek
bendungan atau terjunan di Huta I dan IV yang saat ini meninggalkan luka buat
masyarakat,serta menimbulkan kerugian secara ekonomi,sebab pihak pelaksana
sampai saat ini belum melanjutkan penimbunan tanah masyarakat yang digali saat
proyek tersebut dikerjakan.
Amatan
reporter dilapangan,masyarakat yang di dampingi Pangulu Nagori Bahal Batu
Azis Supriadi ST dan Sekcam L Silalahi,menyampaikan keluhan dan kerugian yang
di alami mereka,menurut Sunarto,"sebenernya kami warga hanya meminta agar
tanah milik kami yang di buat jadi lintasan pengalihan air,segera ditimbun
kembali seperti sedia kala, hanya itu permintaan kami,namun sampai saat ini
pihak pemborong belum rampung di mengerjakan tumbuhan tersebut,kami lihat pihak
pemborong melakukan Pembodohan terhadap warga,ucap Sunarto dengan kesal.
Pernyataan
yang sama juga di sampaikan Drs KM Purba,"sampai saat ini pihak pelaksana
atau UPT SDA sendiri tidak menghiraukan, sepertinya lepas tangan saja,padahal
sebelum di lakukan pengerjaan, pihak pelaksana UPT SDA dan masyarakat membuat
MoU secara tertulis,pada MoU tersebut dijelaskan bahwa pihak pelaksana
bertanggung jawab penuh,setelah pengerjaan selesai pihak pelaksana segera
melakukan penimbunan kembali,terangnya.
Atas keluhan
masyarakat secara langsung, wakil ketua DPRD komisi B, Provinsi Sumatera Utara
H, Ir Iskandar Sinaga,sangat simpatik dan merasa sedih dengan yang di alami
warga Bahal Batu,"persoalan seperti ini harus segera kita sikapi bersama,
karena kita mau suatu daerah yang di bangun, masyarakatnya jangan di rugikan,"saya
secepatnya mempertanyakan pada dinas yang terkait." apa yang menjadi
penyebab persolan ini bisa terjadi,kita akan segera membahasnya di komisi
B,untuk di tindak lanjuti,akan kita panggil semua pihak yang terkait dalam
proyek ini,agar tidak timbul konflik sosial di masyarakat, ujarnya Iskandar.
Ketua PLT
Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang ikut hadir,di hadapan para
masyarakat mengatakan,"dalam waktu dekat saya akan perintahkan ketua
Fraksi untuk menindak lanjuti persoalan ini,dan segera kita undang pihak yang
terkait untuk bisa duduk bareng menyelesaikan persoalan yang sudah merugikan
warga,persoalan ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi ke ranah hukum,apabila
pihak yang terkait tidak segera mungkin menyelesaikannya,ucapnya,(R.A) .