KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Halaman

Jumat, 01 Maret 2019

Saneman Simanjuntak

Rapat Paripurna DPRD Depok Tentang Hasil Reses



Depok- Kompassindo
Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Depok, dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Yetty Wulandari , yang dihadiri anggota DPRD, MUSPIDA Depok, organisasi KWPI, organisasi masyarakat, media dan undangan lainya. Yetty Wulandari mengatakan jumlah anggota DPRD Depok berjumlah 50 orang, tetapi hanya 26 orang yang menghadiri rapat. 24 orang tidak hadir tetapi 21 orang sudah mendapat izin untuk mengurusi dapil masing-masing, sedangkan 3 orang anggota DPRD tidak ada pemberitahuan izin. Dalam kata sambutannya, ia mengatakan bahwa 2 per 3 anggota yang hadir dalam Paripurna dinyatakan sah menurut UU.
Rapat Paripurna DPRD Depok dibuka dalam rangka sebagai berikut. Pertama, penyampaian laporan hasil reses DPRD Kota Depok di masa sidang II tahun 2018-2019. Kedua, penyampaian laporan hasil reses DPRD Kota Depok tahun anggaran 2020. Dalam Rapat Paripurna tersebut disampaikan laporan hasil reses DPRD Kota Depok dilakukan tanggal 1, 4 dan 6 Februari 2019, pada masing-masing Fraksi diantaranya PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, GOLKAR, DEMOKRAT, PP dan Partai Restorasi Bangsa.
Dalam pandangan masing-masing Fraksi terhadap pemerintahan Kota Depok terdapat berbagai pandangan dari masing-masing Fraksi diantaranya, mengenai pemerintahan, di dalam Birokrasi pemerintahan terlalu banyak, akhirnya penyampaian tugas dan fungsi pemerintahan terlalu panjang. Selanjutnya pelayanan publik, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pelayanan-pelayanan yang sangat mendasar seperti transportasi, kesehatan dan infrastruktur.
Dilanjutkan dengan pendidikan, diharapkan agar pemerintah memperbaiki sekolah yang sudah tidak layak pakai dan menambah bangunan sekolah negeri yang berada di Kota Depok. Dilanjutkan dengan Proses E-KTP, disimpulkan bahwa proses pembuatan E-KTP yang dilakukan di Kota Depok terlalu lama terlebih bagi KTP yang rusak. Dari sisi infrastruktur,  masih banyak infrastruktur dan saluran air yang mampet sehingga menimbulkan banjir dan kerusakan jalan. Terakhir yakni kesehatan, diharapkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak yang mampu.
Diharapkan Pemerintah Kota Depok dapat menindaklanjuti atas reses yang disampaikan tersebut, demi kesejahteraan masyarakat. Dalam Paripurna DPRD Kota Depok, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna memberikan tanggapan dalam penyampaian reses DPRD Kota Depok tersebut. Ia menyatakan akan melakukan dan memperhatikan pencapaian tersebut di tahun 2020, dan akan menyesuaikan APBD yang ada. (RS)

Subscribe to this Blog via Email :