Depok-Kompassindo
Upaya pemantapan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS terus
dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Koordinasi dengan berbagai pihak pun terus
dilakukan agar pelayanan berjalan dengan optimal. Hal ini tampak dari
dilaksanakannya kegiatan focus group discussion oleh BPJS Kesehatan Cabang
Depok untuk pemantapan pelayanan kepada peserta JKN-KIS, Jumat (12/04).
Tampak dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia Kota Depok dan Ketua Serikat Pekerja Kota Depok sebagai perwakilan
peserta JKN-KIS, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan Kota Depok mewakili
Pemerintah Daerah Kota Depok, dan para direktur rumah sakit yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan mewakili seluruh fasilitas kesehatan di Kota Depok.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman mengungkapkan
bahwa kegiatan focus group discussion tersebut dilaksanakan dalam rangka
menampung aspirasi dari para peserta JKN-KIS terkait pelayanan kesehatan yang diterima
di fasilitas kesehatan. Menurutnya hal ini penting sebagai bahan masukan untuk
peningkatan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS.
"Berdasarkan data kami, jumlah penduduk Kota Depok yang telah
terdaftar sebagai peserta JKN-KIS telah mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa.
Adapun kunjungan peserta JKN-KIS ke fasilitas kesehatan di Kota Depok mencapai
lebih dari 1,1 juta kunjungan. Dengan angka kunjungan seperti itu, tentu
diperlukan peningkatan pelayanan agar pelayanan tetap berjalan dengan optimal,"
ungkap Irfan, Jumat (12/04).
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita
menghimbau kepada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Depok termasuk rumah
sakit agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya,
sebagai mitra BPJS Kesehatan, tentu rumah sakit telah memiliki akreditasi yang
berarti bahwa telah memiliki standar yang baik dalam melayani masyarakat. Meski
demikian, ia menginginkan agar pelayanan tersebut dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu
Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Kota Depok, Sjahrul Amri mengungkapkan
bahwa rumah sakit harus berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pelayanannya
agar tetap dapat survive. Rumah sakit juga harus terus melakukan edukasi kepada
masyarakat terkait Program JKN-KIS.
"Banyak peserta JKN-KIS
yang berobat langsung ke rumah sakit padahal kasusnya sebenarnya dapat
ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti batuk pilek. Oleh
karena itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat berobat ke fasilitas
kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Nantinya kasus-kasus yang tidak
dapat selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka akan dirujuk ke
rumah sakit. Bila ini berjalan dengan baik, maka pelayanan dapat berjalan
dengan optimal," ungkap Amri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto mengapresiasi langkah BPJS
kesehatan dalam melakukan focus group discussion. Menurutnya merupakan hal yang
baik dalam menampung aspirasi para peserta JKN-KIS untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. (RS)