KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Selasa, 25 Juni 2019

Kompassindo

Terkait Kisruh PPDB, Pemkot Depok Lakukan Sejumlah Evaluasi



DEPOK-Kompassindo
Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) banyak mendapat protes dan keluhan dari masyarakat. Sebab, sistem ini dinilai telah membatasi siswa untuk memilih sekolah yang diinginkannya.
Bahkan, sistem zonasi juga dikhawatirkan membuat kualitas sekolah yang semula unggul malah turun.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono menilai, sistem zonasi belum saatnya diterapkan di Kota Depok. Nantinya, Pemkot Depok akan melakukan sejumlah evaluasi.
“Ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi sistem zonasi. Salah satunya membangun sekolah negeri tingkat SMP dan SMA di setiap kecamatan atau kelurahan,” kata Hardiono di Balaikota Depok, Selasa (25/06/2019).
Menurut Hardiono, sistem zonasi baik diterapkan manakala sudah terjadi pemerataan sekolah serta pemerataan guru. Sementara untuk saat ini kondisinya belum seperti yang diharapkan.
Karena itu, kata dia, Pemkot Depok akan melakukan sejumlah usulan evaluasi kepada Gubernur Jawa Barat yang nantinya bisa diteruskan ke Kemendikbud.
“Jika fasilitas di semua sekolah sudah sama standarnya, baru sistem zonasi ini bisa dijalankan. Bisa juga dengan peralihan peraturan menteri. Jadi ketika fasilitas atau pembangunan sekolah semua bisa terpenuhi, baru bisa dilaksanakan sistem zonasi,” ujarnya.
Hardiono mengatakan, kurangnya anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, salah satu faktor tidak terealisasinya pembangunan sekolah negeri di Depok. Kendati demikian, lanjut dia, Pemkot Depok tetap menunggu anggaran dari Pemprov Jabar untuk membangun sekolah.
Seperti diketahui, saat pendaftaran sekolah terlihat sejumlah siswa dan orangtua murid antre mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah. Tidak terkecuali di Kota Depok, Jawa Barat.
Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah seolah tidak memberi apresiasi kepada siswa yang mendapatkan nilai ujian nasional tinggi.
Penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2019/2020 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, ketika sistem zonasi diberlakukan, ada kebijakan yang akhirnya merugikan siswa, misalnya ada siswa belajar sungguh-sungguh dalam menghadapi Ujian Nasional (UN), begitu dapat nilai tinggi tak dapat sekolah karena jarak rumahnya jauh dari sekolah yang diharapkan.
Adapun pendaftaran PPDB SMA Negeri di Jawa Barat berlangsung pada Senin (17/6/2019) hingga Sabtu (22/6/2019) yang dilanjutkan dengan verifikasi dan uji kompetensi pada 24 hingga 26 Juni 2019.
Pengumuman calon siswa akan dilakukan pada 29 Juni 2019, lalu daftar ulang pada tanggal 1-2 Juli 2019. Awal tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada 15 Juli 2019.
“Semoga yang telah terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan program pendidikan di Kota Depok dapat ditingkatkan dan dioptimalkan,” pungkas Hardiono. (RS)

Subscribe to this Blog via Email :