KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Jumat, 05 Juli 2019

Kompassindo

Pemkab Simalungun Wajibkan PNS Kuliah S1 Di Unefa Milik Bupati


Simalungun Kompassindo - Pagi ini Bupati Simalungun Dr.JR. Saragih, SH, MM didampingi Kepala BKPPD Jamesrin Saragih, S.Pd, M.Si dan Kepala Dinas Pendidikan Elfiani Sitepu, S.Pd, M.Pd melaksanakan konsultasi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  yang mana diterima langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Prof Dr. Muhajir Effendy, M.A.P didampingi oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Supriano, M.Ed. 
Konsultasi ini terkait tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pemberhentian tunjangan fungsional guru yang belum berkualifikasi S1. Adapun yang menjadi hasil konsultasi ini bahwa tindakan yang diambil terkait pemberhentian tunjangan fungsional guru yang belum berkualifikasi Strata-1 (S1) sudah sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Seperti dijelaskan oleh seorang kepala sekolah SD Negeri mengungkapkan,"Pemkab Simalungun telah mengumpulkan 992 guru yang masih memiliki gelar D II dan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) di Kantor Pemkab Simalungun, minggu lalu.
Pertemuan tersebut terkait Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/5929/25.3/2019 Tentang Pemberhentian Sementara Dalam Jabatan Fungsional Guru Yang Belum Memiliki Ijazah S1 di Lingkungan Pemkab Simalungun.
Dari beberapa narasumber, saat itu PNS guru diwajibkan harus melanjutkan Sarjana S1 di Universitas Efarina (Unefa), Kecamatan Pematangraya, Kabupaten Simalungun milik bupati,pada kesempatan itu Pemkab Simalungun menghadirkan pegawai dari Universitas Efarina.
Pemkab Simalungun mewajibkan agar para PNS kuliah di zonasi masing-masing nggak boleh keluar dari situ,"ujarnya saat ditemui, Senin (4/6/2019).
"Saya sudah menjadi guru sejak tahun 1984,Pemkab Simalungun tidak mengakui kelulusan dari kampus lain,walaupun saya sudah lulus S1,saya diwajibkan untuk mengikuti kuliah lagi,jelas jelas yang guru tersebut yang telah berusia 56 tahun.
PNS tersebut mengungkapkan dalam pertemuan itu, pegawai dari Universitas Efarina menyampaikan untuk masuk pertama membayar Rp 5 juta. Lalu, untuk kelulusan mahasiswa harus membayar Rp 15 juta,jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun Gideon Purba mengakui tentang lanjutan kuliah bagi guru yang belum memiliki sarjana S1.
Menurutnya SK tersebut dalam rangka tugas belajar PNS Guru yang belum S1 dan mereka harus menaati peraturan,Gideon mengatakan para guru dapat melanjutkan kuliah di Zonasi Siantar-Simalungun.
"Kalau tugas belajar harus ada faktor jarak,Siantar Simalungun,karena zona maksimum 40 kilometer tempat dia bekerja,"katanya.
Saat disinggung tentang guru yang sudah meraih gelar S1 di luar Kabupaten Simalungun, Gideon menilai itu hanya izin belajar bukan tugas belajar.
"Ada izin belajar ada tugas belajar,mungkin waktu itu dia izin belajar,kalau izin belajar itu terserah,tapi kalau tugas belajar itu baru harus mengikuti peraturan,(R.A).
Area lampiran

Subscribe to this Blog via Email :