KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Selasa, 10 September 2019

Kompassindo

Penertiban Parkir Taman Tugu Payan Mas Kotabumi Masih Tetap Ramai


LAMPUNG UTARA-KOMPASSINDO
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (lampura) Melalui Dinas Perhubungan (dishub) terus melakukan penertiban, pembenahan dan pendisiplinan parkir yang berada di wilayah area taman payan mas kotabumi.

Di laksakan kegiatan ini mengingat tata kelola kota menjelang sore dan menjelang malampun tiba di saat ramainya pengunjung berada di lokasi taman area tugu payan mas kotabumi tata kelola kota yang di terapkan oleh satker dishub  sangat signifikan

Salah satu pagawai dinas perhubungan yang feran aktif setiap malam, Irawan Thamrin sebagai pengawas parkir tugu payan mas, saat di jumpai wartawan di lokasi taman menjelaskan, segala sesuatu yang telah di realisasikan pada kegiatan itu berdasarkan aturan dan peraturan dasarnya adalah peraturan daerah (perda) nomor 08 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, dalam perda ini di jelaskan, dalam rangka peyelenggaraan otonomi daerah di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan seluas-luasnya untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dengan diberlakukanya peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di harapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi pemerintah kabupaten lampung utara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, demikian yang di maksud dalam perda tersebut.

Selain ada peraturan daerah yang terpenting ialah bagaimana kita memajukan kabupaten lampura terus berkembang dan mampu meningkatkan memberikan pelayanan pada masyarakat yang maksimal "ungkap irawan" di singgung tentang retribusi parkir, ia menjelaskan hanya sifatnya partisipasi saja terhadap pengunjung yang memarkirkan kendaranya pada waktu yang sudah di tentukan "ya kalo di kasih ambil kalo tidak ya tidak jadi masalah jika partisipasi yang di berikan terhadap retribusi parkir merasa berkeberatan oleh pengunjung yang memarkirkan kedaraanya jangan memberikan apapun, apa lagi merasa di rugikan, yang penting ucapan terimakasih pada petugas itu yang labih baik,  dan bagi yang memberikan retribusi parkir sudah jelas di berikan tanda buktinya seperti karcis" jelasnya irawan yang sering di sapa akrab panggilanya salah satu petugas parkir dari dinas setempat (10/09/19))

Kabupaten yang tertua ini salah satunya ialah kabupaten lampung utara yang sudah melahirkan beberapa kabupaten lainya kini kabupaten lampura ini harus lebih di tingkatkan penggalian Penghasilan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara demi kemajuan daerah lampung utara seperti halnya penertiban-penertiban parkir yang di kelola wewenang dari berbagai satker seperti dinas perhubungan dalam hal ini berharap agar pesatnya PAD lampura meningkat demi kemajuan daerah serta memberikan pelayanan pada masyarakat yang maksimal.

Berbagai aturan dan peraturan serta kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah kabupaten lampung utara mulai adanya peraturan daerah (perda) nomor 08 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, akan tetapi bukan hanya perda saja yang ada di perkuat Undang-undang Negara sudah jelah tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam Undang-undang ini di jelaskan Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman tertib sejahtera dan berkeadilan.

Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, daerah dan retribusi daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang ini di jelaskan pada;
BAB VI RETRIBUSI- Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 109 - Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110 ayat  (1) Jenis Retribusi Jasa Umum pada hurup - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 115 -Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 125 ayat (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. ayat (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa umum

Penjelasan dan ulasan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang di maksud ialah  pemanfaatan atas kegiatan tersebut

BAB IX; PEMUNGUTAN RETRIBUSI- Bagian Kedua (Pemanfaatan)

Pasal 16l
(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan daerah

Adanya perda dan UUD tentang retribusi daerah sudah jelas hak dan wewenang itu adalah di berikan pemerintah daerah untuk di pergunakan sesuai aturan yang berlaku untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi kemajuan suatu daerah. red ( bendy)

Subscribe to this Blog via Email :