KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Kamis, 03 Oktober 2019

Kompassindo

KPU dan Bawaslu Depok Dengan Pemkot Sudah Tanda Tangani NPHD


DEPOK-KOMPASSINDO
KPU dan Bawaslu Kota Depok hari ini Selasa 1 Oktober 2019, sesuai kesepakatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkot Depok dapat dilaksanakan di Balaikota. Disaksikan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat Undang Supriatna dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Abdullah Dahlan.

“Kami sebagai penyelenggara, tentu optimis NPHD sudah ditandangani 1 Oktober. Karena, memang batas akhirnya tanggal segitu, sebab tanggal tersebut merupakan batas akhir yang diberikan KPU RI,” kata  Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna sesuai acara NPHD.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Depok Sri Utomo mengungkapkan, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah. peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota tahun 2020. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/9629/SJ/ tanggal 18 September 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan walikota tahun 2020.

“Tahapan tersebut sudah terpenuhi jadi Pemerintah Kota Depok bisa mencairkan melalui NPHD, dimana sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok,” ujar Sri Utomo, Selasa (1/10/2019) di Balaikota.
Sebab, sambung Sri, kebutuhan anggaran yang diusulkan KPU Kota Depok tersebut, sekitar 70 milyar, Pemerintah Kota Depok memberikan setelah di bahas oleh Banggar DPRD Depok, disetujui sekitar 62 milyar lebih. Nantinya akan digunakan untuk melakukan tahapan persiapan Pilkada, kebutuhan logistik, membiayai SDM dan juga sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat.

“Pada prinsipnya, anggaran yang diajukan  untuk menggelar Pilkada Depok sesuai dengan kebutuhan tiap tahapan, sudah bisa di cairkan sesuai tahapan ajuannya,” ujarnya.

Sementara Walikota Depok Muhammad Idris mengatakan, Pemerintah Kota Depok akan terus komitmen untuk memberikan Anggaran kepada KPU Kota Depok, terkait penyelenggaraan tahapan.

“Penandatanganan NPHD ini bisa dikatakan sebagai komitmen kita Pemerintah komitmen terus pada pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan tahun depan dan prosesnya sudah dimulai tahun ini,” ungkap Idris.
Idris pun berharap, penandatangan NPHD tersebut dapat terealisasi maksimal di 1 Oktober ini, penandatanganan NPHD ini mempermudah pencairan dana Pilkada Depok.

“Sebagaimana diketahui, berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019, tahapan Pilkada sudah dimulai di akhir 2019, salah satunya yang paling krusial adalah sosialisasi dan pendaftaran untuk calon perseorangan atau independen, jadi kami Pemerintah sudah memberikan dana tersebut,” ucap Idris. (Radot. S)

Subscribe to this Blog via Email :