KOMPASS INDONESIA

KOMPASS INDONESIA
Berdiri sejak Tahun 1998 , SIUPP No.782/SK/MENPEN/SIUPP/1998 .Oleh Ir.Suryanto.

Senin, 06 Januari 2020

Kompassindo

BPK - RI Perwakilan Sumut Temukan Kelemahan Pada Laporan Keuangan Pemkab Simalungun Tahun Anggaran 2018


SIMALUNGUN -KOMPASSINDO

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI ) Perwakilan Sumatera Utara Dra.VM.Ambar Wahyuni.MM.Ak.CA menyampaikan,Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan SPI dan operasinya yang menyatakan pada pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI),atas Laporan Keuangan (LK) Pemkab Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2018 yang ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Langsung Sebesar Rp78.316.418.082,16 Melampaui Anggaran dan
Penganggaran Pendapatan Tidak Rasional Sebesar Rp503.853.587.029,51;

2. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib;

3. Penyajian Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Tidak Wajar;

4. Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Belum Tertib;

5. Pengelolaan Dana BOS Tidak Sesuai Ketentuan dan Saldo Kas Dana BOS Sebesar Rp3.845.267.729,30 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Dra.VM.Ambar Wahyuni.MM.Ak.CA merekomendasikan kepada Bupati
Simalungun agar:

1. Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Menyusun jadwal perubahan APBD (P-APBD) sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Menghapuskan aset yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Lihou dan menetapkan Berita Acara Serah terima (BAST) penyertaan
modal sebesar Rp1.540.018.000,00;

4. Mengusulkan divestasi Perusahaan Daerah (PD) Agromadear ke Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD);

5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan penyertaan modal
ke PDAM Tirta Lihou sebesar Rp47.429.022.573,00 menjadi penyertaan modal
Pemkab Simalungan kepada Menteri Keuangan;

6. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan, standar kebutuhan, pengamanan, dan
pemeliharaan barang milik daerah (BMD);

7. Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang sifatnya reintegrasi, terkait
pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang yang menjadi panduan bagi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat aerah (OPD/Satker);

8. Membentuk tim inventarisasi aset tetap, serta perbaikan atas penghitungan
penyusutan aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi;

9. Menetapkan rekening 774 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 60 Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN);

10. Memerintahkan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD):

a. Melakukan penyusunan APBD berkoordinasi dengan kepala OPD/Satker;

b. Menganggarkan pendapatan Daerah dengan dasar yang jelas, dan lebih cermat
dalam menyusun Anggaran;

c. Lebih berhati-hati dalam penyusunan anggaran terkait dengan penyerahan
barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;

d. Lebih cermat mengevaluasi perencanaan Anggaran yang diusulkan oleh Dinas
Pendidikan (Disdik);

11. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola barang meningkatkan
koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas penatausahaan BMD;

12. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) cermat dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD sesuai kemampuan pendapatan
Daerah;

13. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk:

a. Tidak merealisasikan belanja yang tidak dianggarkan;

b. Meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan penatausahaan BMD yang
ada pada masing-masing OPD/Satker;

c. Menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Aset selaku pembantu pengelola
barang meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penatausahaan BMD yang
ada pada masing-masing OPD/Satker, serta melakukan rekonsiliasi dengan para pengurus barang dalam rangka penyusunan laporan BMD;

d. Menginstruksikan pengurus barang pengelola dan pengurus barang pengguna
OPD/Satker melakukan rekonsiliasi, dalam rangka penyusunan laporan BMD dan LK;

14. Memerintahkan Kepala Disdik untuk:

a. Lebih cermat dalam menganggarkan belanja Dana BOS;

b. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lebih cermat dalam
menyajikan angka pendapatan, belanja, dan saldo akhir Dana BOS;

c. Menginstruksikan kepala SDN dan SMPN agar:

1) Melaporkan rekening kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
2) Menghitung ulang saldo kas Dana BOS;
Menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah agar:
1) Lebih optimal mengendalikan penatausahaan barang persediaan;
2) Menginstruksikan seluruh pengelola barang pada 834 Sekolah untuk
menyelenggarakan administrasi persediaan, yaitu buku persediaan, kartu
barang, surat bukti barang keluar (SBBK), laporan persediaan barang, serta
melakukan stock opname dan menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
fisik barang;

15. Memerintahkan seluruh kepala OPD/Satker untuk:

a. Lebih optimal mengendalikan penatausahaan barang persediaan;

b. Menginstruksikan seluruh pengurus barang untuk menyelenggarakan
administrasi persediaan, yaitu buku persediaan, kartu barang, surat bukti barang
keluar (SBBK), laporan persediaan barang, serta melakukan stock opname dan menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) fisik barang;

c. Lebih cermat dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah pada APBD
sesuai kemampuan pendapatan Daerah;

d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penatausahaan BMD;

e. Menginstruksikan pejabat penatausahaan barang pengguna lebih tertib
melakukan verifikasi atas penatausahaan BMD;

f. Menginstruksikan pengurus barang pengguna lebih tertib dalam melakukan
penatausahaan BMD;

16. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan menginstruksikan seluruh kepala
Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) agar:

a. Lebih optimal mengendalikan penatausahaan barang persediaan;

b. Menginstruksikan seluruh pengelola barang pada 46 puskesmas untuk
menyelenggarakan administrasi persediaan, yaitu buku persediaan, kartu barang, Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), laporan persediaan barang, serta melakukan
stock opname dan menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan fisik barang;

17. Memerintahkan Inspektur meniliti dan menindaklanjuti 13 Unit Aset senilai Rp276.483.096,00, dengan kondisi hilang dan tidak diketahui keberadaannya, dengan meneruskan ke Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (MP TP-TGR) terkait dengan BMD;

18. Memerintahkan Direktur PDAM Tirta Lihou agar:

a. Melakukan koordinasi dengan Pemkab Simalungun atas penggunaan sisa
investasi jangka panjang permanen sebesar Rp1.050.000.000,00;

b. Menyetor bagian laba sebesar Rp2.129.969.626,70, serta mengusulkan sebagai
tambahan penyertaan modal Pemkab Simalungun.(R.A). 


Subscribe to this Blog via Email :